Pergeseran Personel

Permenhan nomor 01 Tahun 2011 telah diberlakukan terhitung mulai tanggal 1 April 2011 melalui Surat Edaran Sekjen Kemhan nomor :SE/25/III/2011 tanggal 23 Maret 2011. Permenhan ini mengatur susunan dan tata kerja jabatan fungsional tertentu dan fungsional umum. Namun pergeseran personel tak dapat dihindari. Untuk memenuhi Daftar Susunan Personel dilakukan dengan pergeseran antar Satuan Kerja tanpa memprioritaskan kompetensi personel yang bersangkutan.

Deklarasi AntiKorupsi

Kementerian Pertahanan (Kemhan) dan TNI resmi mendeklarasikan antikorupsi di sela-sela Rapat Pimpinan (Rapim) Kemhan Tahun 2011 pada Kamis (6/1).
“Korupsi adalah kejahatan yang dapat menghancurkan bangsa dan menyengsarakan rakyat Indonesia. Untuk itu, kami bertekad mewujudkan lingkungan Kementerian Pertahanan RI dan TNI yang bebas dari praktek korupsi,” demikian pernyataan Deklarasi yang dibacakan oleh Irjen Kemhan sebelum menandatangani Deklarasi Antikorupsi.
Deklarasi Antikorupsi ini ditandai dengan penandatanganan Nota Perjanjian oleh Menteri Pertahanan, Purnomo Yusgiantoro; Panglima TNI, Laksamana TNI Agus Suhartono, SE.; dan Kepala Staf Angkatan (Jenderal TNI George Toisutta (Darat); Laksamana TNI Soeparno (Laut); dan Marsekal TNI Imam Sufaat, S.IP. (Udara)). Penandatangan diskasikan oleh Ketua KPK, M. Busyroh Muqoddas; Kepala BPKP, Prof. Mardiasmo, Ak, MBA, PhD.; dan Kepala LKPP, Ir. Agus Rahadjo, MSM.
Tindakan awal untuk mencegah gratifikasi dan korupsi di internal, Kemhan membentuk   Tim Konsultasi Penyimpangan Pengadaan Barang dan Jasa (KP3B) sebagai Lembaga Pengawas Proses Pengadaan Barang dan Jasa.

Remunerasi

Sempat heboh di lingkungan TNI karena ada SMS iseng yang menyatakan bahwa Remunerasi untuk TNI telah disyahkan berikut dengan nomor PPnya. Namun setelah dikonfirmasikan dengan pihak terkait ternyata nomor PPnya belum sampai ke nomor yang ada pada SMS tersebut. Meskipun ada bocoran bahwa target renumerasi di tahun 2010 adalah TNI, Polri dan Meneg Polhukam.

Remunerasi akan diberlakukan apabila telah dilaksanakan reformasi, terutama reformasi birokrasi di lingkungan instansi kementerian/lembaga. Berita sekilas tentang Remunerasi adalah :

Jakstra Badiklat

Badiklat Dephan senantiasa mendasari pada ancaman yang mungkin terjadi sebagai akibat dari perkembangan situasi lingkungan global, regional dan nasional. Untuk itu perlu dirumuskan strategi dan kebijakan pembangunan Badiklat Dephan sesuai program-program yang telah ditentukan. Strategi pencapaian tersebut ditetapkan sebagai berikut :

1. Mewujudkan modernisasi Badiklat dengan mengganti metodologi tradisional dengan metodologi modern secara bertahap, menata kembali organisasi Badiklat berdasarkan pola manajemen pendidikan dan pelatihan yang lebih efektif dan lebih efisien untuk mencapai sasaran-sasaran diklat secara optimal.
2. Merancang sistem informasi manajemen diklat di Badiklat yang dapat mengembangkan budaya kerja modern dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi untuk menumbuhkan “IT minded” sekaligus membekali dan menyiapkan siswa agar mampu menghadapi kenyataan tantangan masa depan.
3. Melaksanakan penataan sisdiklat PNS Dephan yang mengarah kepada kompetensi tugas/jabatan sehingga dapat merubah budaya kerja dan meningkatkan kinerja, demikian juga penataan materi diklat pertahanan negara, khususnya untuk aspek pertahanan non militer, baik bagi komponen cadangan, komponen pendukung maupun komponen utama agar dapat menunjang tugas pokok Dephan secara optimal.
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas komponen diklat dengan cara penggantian fasilitas diklat yang lebih modern, pemahaman pengetahuan teknologi informasi bagi widyaiswara maupun staf pendukung dalam rangka mendukung modernisasi Badiklat.
5. Melaksanakan kerjasama dengan lembaga pendidikan dan organisasi lain baik dalam negeri maupun luar negeri.

Demikian Kebijakan Strategis Badiklat Dephan Tahun 2010-2014

Ikhtisar LAKIP 2008

Salah satu azas dalam penerapan tata kepemerintahan yang baik adalah akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban dari amanah atau mandat yang melekat pada suatu lembaga. Dengan landasan pemikiran tersebuy, Laporan Akuntabilitas Kinerja Badiklat Dephan Tahun 2008 ini disusun. LAKIP ini menyajikan capaian kinerja dari Badiklat Dephan selama tahun 2008. Walaupun Inpres Nomor 7 tahun 1999 mensyaratkan setiap instansi pemerintah menyusun suatu laporan akuntabilitas, LAKIP ini juga merupakan kebutuhan Badiklat Dephan dalam melakukan analisis dan evaluasi kinerja dalam rangka peningkatan kinerja organisasi secara menyeluruh.
LAKIP tahun 2008 ini menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan dalam bidang pendidikan dan pelatihan. Keberhasilan di bidang pendidikan dan pelatihan ini tentunya bukan hanya keberhasilan dari Badiklat Dephan semata, tetapi juga menggambarkan keberhasilan dari Pusdiklat Jemenhan, Pusdiklat Bahasa, Pusdiklat Tekfunghan, dan dukungan serta partisipasi personel TNI dan PNS di lingkungan Dephan/TNI secara umum. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang profesional dan berkualitas di lingkungan Dephan/TNI merupakan tujuan utama Badiklat Dephan. Pencapaian kinerja sasaran dan kinerja program/kegiatan telah terukur dengan hasil sangat baik (102,68 %) serta memiliki tingkat efisiensi sebesar 99,28 % dan tingkat efektifitas sebesar 104,50 %.
Namun demikian, selain beberapa keberhasilan di atas Badiklat Dephan juga mencatat adanya beberapa ketidakberhasilan dalam mewujudkan SDM yang profesional dan berkualitas. Hal ini disebabkan oleh jumlah kehadiran peserta diklat tidak mencapai jumlah yang diharapkan. Ketidakberhasilan tersebut menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan oleh Badiklat Dephan belum sepenuhnya berhasil. Hal ini tetap akan menjadi catatan bagi seluruh jajaran pada Badiklat Dephan dalam upaya memperbaiki pelaksanaan kerja di masa mendatang sehingga kinerja yang dihasilkan dapat lebih memberi manfaat kepada Dephan dan TNI serta pihak yang berkepentingan.

Usulan Badan Perbatasan Dephan

Perubahan Organisasi di lingkungan Dephan sangat diperlukan untuk mengantisipasi perkembangan lingkungan strategis. Salah satu revisi organisasi di lingkungan Dephan adalah menambah Badan sebagai pelaksana teknis. Berita ini diambil dari sini.

DEPARTEMEN Pertahanan (Dephan) telah mengirim surat pada Menteri Koordinator Politik Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Widodo AS terkait konsep kebijakan perbatasan secara terintegrasi. Usulan dikirimkan Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono awal September lalu.

Penghargaan Badiklat

Pengumuman Blogger Terbaik ada di sini

Selamat atas prestasi yang dicapai pada Lomba Blog Tahap II Perorangan sebagai Blogger Terbaik di lingkungan Badiklat Dephan.

Mereka adalah
http://cenya95.wordpress.com/

http://endangharyanti.wordpress.com/

http://jenahudin.wordpress.com/

http://marihanafiah.wordpress.com/

http://rideutsch.wordpress.com/

http://writingkibipusbasa.blogspot.com/

http://kibienglishteaching.blogspot.com/

http://retnodamayanthi.wordpress.com/

http://yulinemnk.wordpress.com/

http://pengendara.wordpress.com/

http://alfitran.multiply.com/

http://vallenzidanjanee.blogspot.com/

http://192.168.0.126/sely.net

 

Hadiah dapat diambil di Bag Proglap Set Badiklat Dephan

salam

TOR

TORnya mana ? Pertanyaan itu muncul jika kita ingin membuat sebuah kegiatan dan kegiatan tersebut bukan kegiatan rutin.

Apa sih TOR itu ?

Term of Reference (TOR) atau Kerangka Acuan Kegiatan merupakan gambaran umum dan penjelasan mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Negara/Lembaga.  

Isinya apa saja, sich ?

Pada Kerangka Acuan Kegiatan tercakup latar belakang, maksud dan tujuan, indikator keluaran dan keluaran, cara pelaksanaan kegiatan, pelaksana dan penanggungjawab kegiatan, jadwal kegiatan, dan biaya kegiatan.  

TOR..untuk apa dan bagaimana formatnya ?

Untuk menjamin efisiensi, efektifitas, kelancaran dan keseragaman tata urut dan  materi kegiatan maka perlu disusun format Kerangka Acuan Kegiatan sebagai berikut :

Kinerja Utama Badiklat Dephan

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, Kinerja Utama Badiklat Dephan, yang merupakan acuan ukuran kinerja digunakan oleh Pusdiklat Jemenhan, Pusdiklat Bahasa, Pusdiklat Tekfunghan, dan Set Badiklat Dephan, untuk menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan Rencana Strategis Badiklat Dephan Tahun 2005 – 2009.

Penetapan kinerja utama ini merupakan tolok ukur keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis Badiklat Dephan yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja, sebagai berikut :

TNI & PNS Dephan Netral

Sekjen Dephan: TNI dan PNS Dephan Tetap Menjaga Netralitas

Sekretaris Jenderal Departemen Pertahanan (Sekjen Dephan) Letjen TNI Sjafrie Sjamsoeddin mengatakan, berkaitan dengan pelaksanaan Pemilu 2009 yang kegiatan kampanye dimulai pada awal bulan Juli 2008, maka diharapkan seluruh personel Dephan baik TNI maupun Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk tetap menjaga netralitas dan tidak terlibat dalam politik praktis.
Intinya personel TNI dan PNS tidak melibatkan diri dalam berbagai rangkaian kegiatan Pemilu dan Pilkada, kecuali pada pelaksanaan pemilihan, PNS hanya memilih.

Pelanggaran sekecil apapun yang dilakukan oleh oknum TNI maupun PNS, akan berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat dan bangsa. Sangsi yang tegas akan dijatuhkan kepada para pelanggar ketentuan yang telah ditetapkan.

Dalam hitungan waktu memang pelaksanaan pemilu relatif masih lama, namun demikian tidak dapat dipungkiri bahwa suhu politik saat ini cenderung meningkat.

Sekjen mengharapkan kepada seluruh personel Dephan baik TNI maupun PNS untuk mempedomani serta melaksanakan ketentuan dan kebijakan yang telah digariskan.

Sumber : dmcindonesia.web.id