Remunerasi akan diberlakukan apabila telah dilaksanakan reformasi, terutama reformasi birokrasi di lingkungan instansi kementerian/lembaga. Berita sekilas tentang Remunerasi adalah :

Sistem remunerasi pernah diterapkan di Republik Indonesia pada tahun 1961 melalui Peraturan Pemerintah nomor 200 tahun 1961 (PGPN- 1961) yang menetapkan gaji berdasarkan “harga jabatan” maka struktur gaji Pegawai Negeri didesain berdasarkan jabatan. Pada struktur Remunerasi Pegawai Negeri tidak ada tunjangan jabatan karena (sebenarnya) sudah masuk gaji.

Struktur REMUNERASI yang diusulkan

1. Gaji

• Gaji ditetapkan dengan memperhatikan peranan masing-masing PNS dalam pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan;
• Dalam struktur remunerasi tidak digunakan istilah gaji pokok tetapi gaji untuk menghindari dampak keuangan negara terhadap perubahan uang pensiun Pegawai Negeri (PN) yang telah pensiun sebelum peraturan tentang gaji ini berlaku dan terhadap penerapan Undang-undang nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (pasal 16 ayat (2) tentang tunjangan profesi diberikan setara dengan 1 kali gaji pokok guru)
• Peranan setiap jabatan tersebut diukur dengan bobot jabatan yang dihasilkan melalui evaluasi jabatan;
• Evaluasi jabatan dilakukan dengan menggunakan kriteria sebagai berikut: Pengetahuan, Kebutuhan akan kontrol dan supervise, Jenis dan kebutuhan akan pedoman, Kompleksitas, Ruang lingkup dan dampak, Hubungan interpersonal, Lingkungan kerja, Penetapan besaran gaji berdasarkan klasifikasi jabatan dan peringkat jabatan, Golongan/pangkat yang berlaku sementara waktu masih digunakan namun untuk eselonisasi kemungkinan tidak digunakan lagi tetapi diganti dengan peringkat jabatan manajerial

2. Tunjangan Biaya Hidup (kemahalan)

• Tunjangan ini diberikan untuk kebutuhan pangan, perumahan dan transport yang berbeda nilainya dari setiap daerah.
• Besarnya tunjangan dihitung dengan memperhatikan kebutuhan tingkat biaya hidup di masing-masing daerah
• Tunjangan biaya hidup untuk daerah dibebankan pada APBD masing-masing

3. Tunjangan Kinerja (Insentif):

• Tunjangan prestasi diberikan pada akhir tahun;
• Jumlahnya tergantung pada tingkat prestasi dan pencapaian target/output yang dicapai pegawai berdasarkan hasil penilaian kinerja tahunan;
• Jumlah maksimum adalah 3 kali gaji.

4. Tunjangan Hari Raya

• Tunjangan diberikan setahun sekali dan besarnya adalah sama dengan gaji.
• Tunjangan diberikan kepada PNS dan CPNS yang masa kerjanya minimal 6 bulan;
• Tunjangan diberikan menjelang hari besar keagamaan.

5. Tunjangan Kompensasi. Tunjangan kompensasi diberikan kepada:

• PNS yang ditugaskan di daerah terpencil, daerah yang bergolak;
• PNS yang bekerja di lingkungan yang tidak nyaman, berbahaya atau beresiko tinggi ;
• Besarnya tunjangan ditetapkan dengan memperhatikan tingkat ketidaknyamanan atau resiko yang dihadapi pegawai;

6. Iuran bagi pemeliharaan kesehatan PN dan keluarganya diberikan dalam jumlah yang minimal sama dengan yang dibayar PN;

7. Iuran bagi dana pensiun PN dengan jumlah yang minimal sama dengan yang telah dibayar.

Semoga tidak bingung lagi.

1. Mewujudkan modernisasi Badiklat dengan mengganti metodologi tradisional dengan metodologi modern secara bertahap, menata kembali organisasi Badiklat berdasarkan pola manajemen pendidikan dan pelatihan yang lebih efektif dan lebih efisien untuk mencapai sasaran-sasaran diklat secara optimal.
2. Merancang sistem informasi manajemen diklat di Badiklat yang dapat mengembangkan budaya kerja modern dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi untuk menumbuhkan “IT minded” sekaligus membekali dan menyiapkan siswa agar mampu menghadapi kenyataan tantangan masa depan.
3. Melaksanakan penataan sisdiklat PNS Dephan yang mengarah kepada kompetensi tugas/jabatan sehingga dapat merubah budaya kerja dan meningkatkan kinerja, demikian juga penataan materi diklat pertahanan negara, khususnya untuk aspek pertahanan non militer, baik bagi komponen cadangan, komponen pendukung maupun komponen utama agar dapat menunjang tugas pokok Dephan secara optimal.
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas komponen diklat dengan cara penggantian fasilitas diklat yang lebih modern, pemahaman pengetahuan teknologi informasi bagi widyaiswara maupun staf pendukung dalam rangka mendukung modernisasi Badiklat.
5. Melaksanakan kerjasama dengan lembaga pendidikan dan organisasi lain baik dalam negeri maupun luar negeri.

Demikian Kebijakan Strategis Badiklat Dephan Tahun 2010-2014

DEPARTEMEN Pertahanan (Dephan) telah mengirim surat pada Menteri Koordinator Politik Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Widodo AS terkait konsep kebijakan perbatasan secara terintegrasi. Usulan dikirimkan Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono awal September lalu.

“Bentuknya mungkin semacam badan. Kami berharap ini bisa menjadi kebijakan pemerintah secara utuh,” kata Sekretaris Jenderal Dephan Letjen Sjafrie Sjamsoeddin di Jakarta, akhir pekan lalu.

Dia menjelaskan, nantinya badan ini yang akan menyinkronkan semua implementasi kebijakan perbatasan agar tidak lagi tumpang tindih. Tugas pokoknya tidak hanya menangani masalah batas negara saja, sekaligus juga mengelola pembangunan dan pengembangan daerah-daerah perbatasan tersebut.

Meski mengusulkan, Sjafrie mengatakan, departemennya tak berpretensi menjadi penjuru badan perbatasan itu. Pihaknya hanya memberi fasilitas semua kepentingan sektoral terkait perbatasan.

“Formulasinya dikonsep bersama-sama kok. Menhan hanya mendorong konsep itu,” katanya.

Kini, Dephan tinggal menunggu respon Kementerian Polhukam sebagai pihak yang memiliki otoritas mengangkat masalah ini sebagai kebijakan pemerintah.

Rencana ini ditanggapi positif parlemen. Wakil Ketua Komisi I (bidang pertahanan) DPR Yusron Ihza Mahendra mengaku akan mendorong usulan ini.

“Optimalisasi perbatasan harus dilakukan segera,” katanya.

Meski demikian, ia meminta pembentukan badan tersebut dipikirkan secara mendalam. Jangan sampai badan ini nantinya tumpang tindih dengan lembaga yang sudah ada.

“Jangan pula sampai hanya menambah panjang birokrasi,” katanya.

Selain penyiapkan konsep badan integrasi, pemerintah tengah menyusun peta jalan keterpaduan anggaran dan kebijakan pengamanan di perbatasan. Pemerintah akan lebih mengedepankan kedaulatan ekonomi lewat kegiatan ekonomi berkelanjutan.

“Lebih mengutamakan aspek pertahanan non militer,” kata Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono, beberapa waktu lalu.

Meski demikian, kehadiran TNI dan Polri sebagai pilar utama pertahanan dan keamanan juga tidak ditinggalkan. TNI segera menuntaskan pembangunan 11 pos pengamanan di perbatasan RI-Malaysia di Kalimantan Barat (Kalbar) dan Kalimantan Timur (Kaltim). Penyelesaian 11 pos ini merupakan tahapan dari rencana penambahan 32 pos pengamanan baru di perbatasan kedua negara.

“Agar pengamanan di perbatasan sepanjang 2000 km itu maksimal,” kata Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso.

Saat ini jumah pos di perbatasan wilayah RI-Malaysia masih sangat terbatas dibanding luas wilayah yang harus diamankan.

sumber : alutsista.blogspot.com dari JURNAS

Selamat atas prestasi yang dicapai pada Lomba Blog Tahap II Perorangan sebagai Blogger Terbaik di lingkungan Badiklat Dephan.

Mereka adalah
http://cenya95.wordpress.com/

http://endangharyanti.wordpress.com/

http://jenahudin.wordpress.com/

http://marihanafiah.wordpress.com/

http://rideutsch.wordpress.com/

http://writingkibipusbasa.blogspot.com/

http://kibienglishteaching.blogspot.com/

http://retnodamayanthi.wordpress.com/

http://yulinemnk.wordpress.com/

http://pengendara.wordpress.com/

http://alfitran.multiply.com/

http://vallenzidanjanee.blogspot.com/

http://192.168.0.126/sely.net

Hadiah dapat diambil di Bag Proglap Set Badiklat Dephan

salam

Apa sih TOR itu ?

Term of Reference (TOR) atau Kerangka Acuan Kegiatan merupakan gambaran umum dan penjelasan mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Negara/Lembaga.  

Isinya apa saja, sich ?

Pada Kerangka Acuan Kegiatan tercakup latar belakang, maksud dan tujuan, indikator keluaran dan keluaran, cara pelaksanaan kegiatan, pelaksana dan penanggungjawab kegiatan, jadwal kegiatan, dan biaya kegiatan.  

TOR..untuk apa dan bagaimana formatnya ?

Untuk menjamin efisiensi, efektifitas, kelancaran dan keseragaman tata urut dan  materi kegiatan maka perlu disusun format Kerangka Acuan Kegiatan sebagai berikut :

Format Kerangka Acuan Kegiatan

Kementerian Negara/Lembaga : ….…………….

Unit Organisasi                        : ………………..

Program                                   : ………………..

Sasaran Program                      : …..……………

Usulan SBK                               : Kegiatan/Sub Kegiatan/Detil Kegiatan

Kegiatan                                   : …..……………

Sub Kegiatan                            : …..……………

Detil Kegiatan                           : …………………

1. Latar Belakang

• Dasar Hukum

• Gambaran Umum

• Alasan Kegiatan Dilaksanakan

2. Kegiatan yang Dilaksanakan

• Uraian Kegiatan

• Batasan Kegiatan

3. Maksud dan Tujuan

• Maksud Kegiatan

• Tujuan Kegiatan

4. Indikator Keluaran dan Keluaran

• Indikator Keluaran (kualitatif)

• Keluaran (kuantitatif)

5. Cara Pelaksanaan Kegiatan

• Metode Pelaksanaan

• Tahapan Kegiatan

6. Tempat Pelaksanaan Kegiatan

7. Pelaksana dan Penanggungjawab Kegiatan

• Pelaksana Kegiatan

• Penanggungjawab Kegiatan

• Penerima Manfaat.

8. Jadwal Kegiatan

• Waktu pelaksanaan Kegiatan

• matrik pelaksanaan kegiatan

9. Biaya : total biaya yang diperlukan.

Pejabat Penanggungjawab

(……………………………………)

Bagaimana mengisinya ?

Tata cara pengisian format Kerangka Acuan Kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Kementerian Negara/Lembaga, diisi dengan nomenklatur Kementerian Negara/Lembaga.

2. Unit Organisasi, diisi dengan nomenklatur Unit Eselon I yang bersangkutan.

3. Program, diisi dengan program.

4. Sasaran Program, diisi dengan sasaran program dalam Rencana Kerja.

5. Usulan SBK, diisi sesuai dengan posisi (level) usulan SBK serta keterkaitan dengan kegiatan, sub kegiatan, dan detil kegiatan.

6. Sistematika Kerangka Acuan Kegiatan :

• Latar Belakang. Menjelaskan dasar hokum yang terkait dan kebijakan Kementerian Negara/Lembaga yang merupakan dasar keberadaan kegiatan/aktifitas berkenaan berupa Peraturan Perundangan yang berlaku, Rencana Strategis Kementerian Negara/Lembaga, dan Tugas Fungsi Kementerian Negara/Lembaga, sedangkan gambaran umum merupakan penjelasan secara singkat mengapa (why) kegiatan tersebut dilaksanakan dan alasan penting kegiatan tersebut dilaksanakan serta keterkaitan kegiatan yang dipilih dengan kegiatan keluaran (output) dalam mendukung pencapaian sasaran dan kinerja program, yang akhirnya akan mendukung pencapaian tujuan kebijakan.

• Kegiatan yang dilaksanakan. Menjelaskan uraian kegiatan apa (what) yang akan dilaksanakan dan batasan kegiatan.

• Maksud dan Tujuan. Menjelaskan mengapa (why) kegiatan harus dilaksanakan dan berisikan hasil akhir yang diharapkan dari suatu kegiatan (bersifat kualitatif) serta manfaat (outcome) kegiatan.

• Indikator Keluaran dan Keluaran. Menjelaskan indikator keluaran berupa target yang ingin dicapai (bersifat kualitatif) dan keluaran (output) yang terukur dalam suatu kegiatan (bersifat kuantitatif).

• Cara Pelaksanaan Kegiatan. Menjelaskan bagaimana (how) cara pelaksanaan kegiatan baik berupa metode pelaksanaan, komponen, tahapan dalam mendukung pencapaian keluaran (output) kegiatan.

• Tempat Pelaksanaan Kegiatan. Menjelaskan dimana (where) kegiatan tersebut dilaksanakan.

• Pelaksana dan Penanggungjawab kegiatan. Menjelaskan siapa (who) saja yang terlibat dan bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatannya.

• Jadwal Kegiatan. Menjelaskan berapa lama dan kapan (when) kegiatan tersebut dilaksanakan, dengan dilengkapi time table kegiatan.

• Biaya. Berisikan total biaya (how much) kegiatan sebesar nilai nominal tertentu yang dirinci dalam RAB sebagai lampiran TOR.

• Penandatanganan TOR. Diisi pejabat yang bertanggungjawab pada kegiatan yang dilaksanakan.

Nah seperti itu, cara mengisinya.

Semoga bermanfaat.

Apakah TOR yang anda buat sudah mengikuti aturan seperti di atas ?

(rok)

Penetapan kinerja utama ini merupakan tolok ukur keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis Badiklat Dephan yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja, sebagai berikut :

Tugas : Melaksanakan pendidikan dan pelatihan di bidang pertahanan.

Fungsi :

1. Menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang pendidikan dan pelatihan.
2. Menyelenggarakan fungsi penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang pendidikan dan pelatihan.
3. Menyelenggarakan fungsi pelaksanaan evaluasi di bidang pendidikan dan pelatihan manajemen, pendidikan dan pelatihan bahasa meliputi bahasa daerah, bahasa Indonesia dan bahasa asing serta pendidikan dan pelatihan teknis fungsional pertahanan.
4. Menyelenggarakan fungsi pemberian pelayanan pendidikan dan pelatihan.
5. Menyelenggarakan fungsi koordinasi pendidikan dan pelatihan, akreditasi dan sertifikasi sesuai keahlian.
6. Menyelenggarakan fungsi pembinaan komponen pendidikan dan pelatihan.
7. Menyelenggarakan fungsi pengelolaan administrasi dan manajemen Badan.

Indikator Utama :

NO	URAIAN	ALASAN	SUMBER DATA
1	Jumlah kebijakan di bidang pendidikan dan pelatihan.	Mengukur kinerja sesuai dengan tugas, fungsi dan peran Badiklat Dephan	Laporan pelaksanaan program kerja dan anggaran. Renstra Badiklat 2005 – 2009.
2	Persentase Peningkatan kualitas personel yang terdidik dan terlatih.	Mengukur peningkatan pengetahuan, keahlian dan kemampuan peserta didik.	Laporan pelaksanaan diklat.
3	Jumlah rapat-rapat koordinasi dengan Instansi terkait dalam rangka pelaksanaan program diklat.	Mendinamisir dan memonitor serta evaluasi pelaksanaan program diklat.	Laporan pelaksanaan diklat.
4	Jumlah naskah standar, norma, pedoman, criteria dan prosedur di bidang diklat.	Mengukur kuantitas penyelesaian berbagai dokumen perencanaan	Agenda surat/penomoran.
5	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan pelaporan secara tepat waktu.	Mengukur ketepatan penyelesaian berbagai dokumen perencanaan	Agenda surat/penomoran.
6	Persentase penyelesaian dokumen administrasi perkantoran, kepegawaian dan keuangan secara tepat waktu.	Mengukur kemampuan organisasi dalam menyelesaikan berbagai dokumen tersebut.	Agenda surat, dokumen kepegawaian, dokumen keuangan.

Berdasarkan indikator utama di atas, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badiklat Dephan disusun sebagai wujud pertanggungjawaban Badiklat Dephan dalam pelaksanaan amanah yang diemban. Indikator tersebut merupakan bahan masukan pimpinan dalam mengukur capaian kinerja sasaran dan program kegiatan serta sebagai bahan dalam upaya peningkatan kinerja program kegiatan di lingkungan Dephan atau instansi terkait lainnya. Mari kita tingkatkan kinerja kita sesuai bidang masing-masing agar kinerja organisasi kita meningkat (rok).

Semoga sukses.

Sekretaris Jenderal Departemen Pertahanan (Sekjen Dephan) Letjen TNI Sjafrie Sjamsoeddin mengatakan, berkaitan dengan pelaksanaan Pemilu 2009 yang kegiatan kampanye dimulai pada awal bulan Juli 2008, maka diharapkan seluruh personel Dephan baik TNI maupun Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk tetap menjaga netralitas dan tidak terlibat dalam politik praktis.
Intinya personel TNI dan PNS tidak melibatkan diri dalam berbagai rangkaian kegiatan Pemilu dan Pilkada, kecuali pada pelaksanaan pemilihan, PNS hanya memilih.

Pelanggaran sekecil apapun yang dilakukan oleh oknum TNI maupun PNS, akan berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat dan bangsa. Sangsi yang tegas akan dijatuhkan kepada para pelanggar ketentuan yang telah ditetapkan.

Dalam hitungan waktu memang pelaksanaan pemilu relatif masih lama, namun demikian tidak dapat dipungkiri bahwa suhu politik saat ini cenderung meningkat.

Sekjen mengharapkan kepada seluruh personel Dephan baik TNI maupun PNS untuk mempedomani serta melaksanakan ketentuan dan kebijakan yang telah digariskan.

Sumber : dmcindonesia.web.id

]]> http://proglap.wordpress.com/2008/07/22/tni-pns-dephan-netral/feed/ 2 proglap