Pergeseran Personel

•Mei 24, 2011 • Tinggalkan sebuah Komentar

Permenhan nomor 01 Tahun 2011 telah diberlakukan terhitung mulai tanggal 1 April 2011 melalui Surat Edaran Sekjen Kemhan nomor :SE/25/III/2011 tanggal 23 Maret 2011. Permenhan ini mengatur susunan dan tata kerja jabatan fungsional tertentu dan fungsional umum. Namun pergeseran personel tak dapat dihindari. Untuk memenuhi Daftar Susunan Personel dilakukan dengan pergeseran antar Satuan Kerja tanpa memprioritaskan kompetensi personel yang bersangkutan.
Lanjutkan membaca ‘Pergeseran Personel’

Deklarasi AntiKorupsi

•Januari 8, 2011 • 2 Komentar

Kementerian Pertahanan (Kemhan) dan TNI resmi mendeklarasikan antikorupsi di sela-sela Rapat Pimpinan (Rapim) Kemhan Tahun 2011 pada Kamis (6/1).
“Korupsi adalah kejahatan yang dapat menghancurkan bangsa dan menyengsarakan rakyat Indonesia. Untuk itu, kami bertekad mewujudkan lingkungan Kementerian Pertahanan RI dan TNI yang bebas dari praktek korupsi,” demikian pernyataan Deklarasi yang dibacakan oleh Irjen Kemhan sebelum menandatangani Deklarasi Antikorupsi.
Deklarasi Antikorupsi ini ditandai dengan penandatanganan Nota Perjanjian oleh Menteri Pertahanan, Purnomo Yusgiantoro; Panglima TNI, Laksamana TNI Agus Suhartono, SE.; dan Kepala Staf Angkatan (Jenderal TNI George Toisutta (Darat); Laksamana TNI Soeparno (Laut); dan Marsekal TNI Imam Sufaat, S.IP. (Udara)). Penandatangan diskasikan oleh Ketua KPK, M. Busyroh Muqoddas; Kepala BPKP, Prof. Mardiasmo, Ak, MBA, PhD.; dan Kepala LKPP, Ir. Agus Rahadjo, MSM.
Tindakan awal untuk mencegah gratifikasi dan korupsi di internal, Kemhan membentuk   Tim Konsultasi Penyimpangan Pengadaan Barang dan Jasa (KP3B) sebagai Lembaga Pengawas Proses Pengadaan Barang dan Jasa.

Remunerasi

•Agustus 19, 2009 • 2 Komentar

Sempat heboh di lingkungan TNI karena ada SMS iseng yang menyatakan bahwa Remunerasi untuk TNI telah disyahkan berikut dengan nomor PPnya. Namun setelah dikonfirmasikan dengan pihak terkait ternyata nomor PPnya belum sampai ke nomor yang ada pada SMS tersebut. Meskipun ada bocoran bahwa target renumerasi di tahun 2010 adalah TNI, Polri dan Meneg Polhukam.

Remunerasi akan diberlakukan apabila telah dilaksanakan reformasi, terutama reformasi birokrasi di lingkungan instansi kementerian/lembaga. Berita sekilas tentang Remunerasi adalah : Lanjutkan membaca ‘Remunerasi’

Jakstra Badiklat

•Juli 31, 2009 • 2 Komentar

Badiklat Dephan senantiasa mendasari pada ancaman yang mungkin terjadi sebagai akibat dari perkembangan situasi lingkungan global, regional dan nasional. Untuk itu perlu dirumuskan strategi dan kebijakan pembangunan Badiklat Dephan sesuai program-program yang telah ditentukan. Strategi pencapaian tersebut ditetapkan sebagai berikut :

  1. Mewujudkan modernisasi Badiklat dengan mengganti metodologi tradisional dengan metodologi modern secara bertahap, menata kembali organisasi Badiklat berdasarkan pola manajemen pendidikan dan pelatihan yang lebih efektif dan lebih efisien untuk mencapai sasaran-sasaran diklat secara optimal.
  2. Merancang sistem informasi manajemen diklat di Badiklat yang dapat mengembangkan budaya kerja modern dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi untuk menumbuhkan “IT minded” sekaligus membekali dan menyiapkan siswa agar mampu menghadapi kenyataan tantangan masa depan.
  3. Melaksanakan penataan sisdiklat PNS Dephan yang mengarah kepada kompetensi tugas/jabatan sehingga dapat merubah budaya kerja dan meningkatkan kinerja, demikian juga penataan materi diklat pertahanan negara, khususnya untuk aspek pertahanan non militer, baik bagi komponen cadangan, komponen pendukung maupun komponen utama agar dapat menunjang tugas pokok Dephan secara optimal.
  4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas komponen diklat dengan cara penggantian fasilitas diklat yang lebih modern, pemahaman pengetahuan teknologi informasi bagi widyaiswara maupun staf pendukung dalam rangka mendukung modernisasi Badiklat.
  5. Melaksanakan kerjasama dengan lembaga pendidikan dan organisasi lain baik dalam negeri maupun luar negeri.

Demikian Kebijakan Strategis Badiklat Dephan Tahun 2010-2014

Ikhtisar LAKIP 2008

•Juli 31, 2009 • Tinggalkan sebuah Komentar

Salah satu azas dalam penerapan tata kepemerintahan yang baik adalah akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban dari amanah atau mandat yang melekat pada suatu lembaga. Dengan landasan pemikiran tersebuy, Laporan Akuntabilitas Kinerja Badiklat Dephan Tahun 2008 ini disusun. LAKIP ini menyajikan capaian kinerja dari Badiklat Dephan selama tahun 2008. Walaupun Inpres Nomor 7 tahun 1999 mensyaratkan setiap instansi pemerintah menyusun suatu laporan akuntabilitas, LAKIP ini juga merupakan kebutuhan Badiklat Dephan dalam melakukan analisis dan evaluasi kinerja dalam rangka peningkatan kinerja organisasi secara menyeluruh.
LAKIP tahun 2008 ini menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan dalam bidang pendidikan dan pelatihan. Keberhasilan di bidang pendidikan dan pelatihan ini tentunya bukan hanya keberhasilan dari Badiklat Dephan semata, tetapi juga menggambarkan keberhasilan dari Pusdiklat Jemenhan, Pusdiklat Bahasa, Pusdiklat Tekfunghan, dan dukungan serta partisipasi personel TNI dan PNS di lingkungan Dephan/TNI secara umum. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang profesional dan berkualitas di lingkungan Dephan/TNI merupakan tujuan utama Badiklat Dephan. Pencapaian kinerja sasaran dan kinerja program/kegiatan telah terukur dengan hasil sangat baik (102,68 %) serta memiliki tingkat efisiensi sebesar 99,28 % dan tingkat efektifitas sebesar 104,50 %.
Namun demikian, selain beberapa keberhasilan di atas Badiklat Dephan juga mencatat adanya beberapa ketidakberhasilan dalam mewujudkan SDM yang profesional dan berkualitas. Hal ini disebabkan oleh jumlah kehadiran peserta diklat tidak mencapai jumlah yang diharapkan. Ketidakberhasilan tersebut menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan oleh Badiklat Dephan belum sepenuhnya berhasil. Hal ini tetap akan menjadi catatan bagi seluruh jajaran pada Badiklat Dephan dalam upaya memperbaiki pelaksanaan kerja di masa mendatang sehingga kinerja yang dihasilkan dapat lebih memberi manfaat kepada Dephan dan TNI serta pihak yang berkepentingan.

Usulan Badan Perbatasan Dephan

•September 16, 2008 • 1 Komentar
Perubahan Organisasi di lingkungan Dephan sangat diperlukan untuk mengantisipasi perkembangan lingkungan strategis. Salah satu revisi organisasi di lingkungan Dephan adalah menambah Badan sebagai pelaksana teknis. Berita ini diambil dari sini.

DEPARTEMEN Pertahanan (Dephan) telah mengirim surat pada Menteri Koordinator Politik Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Widodo AS terkait konsep kebijakan perbatasan secara terintegrasi. Usulan dikirimkan Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono awal September lalu.

Lanjutkan membaca ‘Usulan Badan Perbatasan Dephan’

 
%d blogger menyukai ini: